Arogansi Negara Terhadap Perempuan

“That will be one more reason of ecological breakdown, more corruption and more political instability.” [Vandana Shiva]

Perang tidak hanya terjadi karena persoalan di luar negara. Justru ancaman terbesar yang mampu memicu sebuah perang adalah dari dalam negara itu sendiri. Perang mengenai problematika ekologi dalam ranah kebudayaan kontemporer merupakan elemen pemicu kebobrokan suatu negara. Tanpa disadari, problem tersebut merupakan pemicu terjadinya korupsi dan ketidakstabilan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak terlepas dari problem-problem lingkungan. Keterkaitan alur logis sebuah lingkungan sosial akan terkait dengan perlakuan terhadap alam. Selama ini problem ketidakstabilan negara selalu menyalahkan hal-hal yang bersifat budaya dan sosial. Padahal, kerusakan-kerusakan ekologilah yang menentukan kualitas kerusakan sebuah negara. Sebagai contoh, bila ingin menciptakan keributan dalam masyarakat, cukup dengan melemparkan wacana kurangnya bahan pokok lalu kacaukan stabilitas harga bahan pangan pokok di pasaran. Niscaya, ‘perang’ akan segera terjadi.

Sayangnya kesadaran pemerintah terhadap penyelesaian problem ketidakstabilan negara, tidak pernah menyentuh dengan serius problem ekologi. Lingkungan dan alam hanya ditempelkan dalam proyek pembangunan negara sebagai sebuah objek dari sistem budaya represif. Kerugian yang dialami oleh alam ini masih dianggap kalah prestise oleh ‘hal-hal lain yang lebih penting’. Hal-hal ‘penting’ tersebut antara lain adalah rencana pembangunan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan warganya. Berbagai proyek pembangunan hingga kebijakan-kebijakan bermunculan sebagai wujud solusi negara demi kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengaturan pembangunan kota. Keluarnya kebijakan-kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat lewat penataan kota yang lebih baik, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa sudut pandang dari pemerintah tetap memposisikan warga dan lingkungan sebagai objek. Sumber daya alam dan manusia yang menunjang kelancaran pembangunan negara diatur dengan kuat demi konsistensi kepemilikan negara. Kebijakan ini semakin memperkuat fakta bahwa perlindungan yang diberikan negara hanya demi keuntungan semata.

Membangun Fondasi Teori Feminist Political Ecology

We are the bird’s eggs. Bird’s eggs, flowers, butterflies, rabbits, cows, sheep; we are caterpillars; we are leaves of ivy and springs of wallflower. We are women. We rise from the water. We are gazelle and doe, elephant and whale, lilies and roses and peach, we are air, we are flame, we are oyster and pearl, we are girls. We are woman and nature. And he says he cannot hear us speak. But we hear.”
–Susan Griffin– (Tong 1998: 258)

Pernyataan yang diberikan oleh Griifin menunjukkan bahwa opresi yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh alam. Tindakan opresif semacam ini terjadi sebagai bentuk dikotomisasi maskulin oleh laki-laki—sebagai penguasa masyarakat—yang menyebabkan perempuan dan alam berada di kelas kedua setelah laki-laki dan budaya. Feminisme sendiri berusaha untuk mengatasi problem ketimpangan relasi laki-laki dengan perempuan. Tetapi sayangnya banyak feminis dari berbagai aliran yang luput dari problem alam yang terkait dengan tindakan opresif terhadap perempuan. Oleh sebab itu tidak ada salahnya bila pengenalan terhadap ekofeminisme dilakukan sebelum memberikan pernyataan politik feminis ekologi dengan pasti.

Para ekofeminis sendiri menunjukkan bahwa ada hubungan secara konseptual, simbolik, dan linguistik antara feminis dan isu ekologi (Tong 1998: 246). Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa persoalan perempuan tidak akan terlepas dari persoalan alam. Fokus dari wacana lingkungan dan perempuan sendiri bukan terletak pada kedekatan antara perempuan dan lingkungan, melainkan melihat bahwa relasi perempuan-alam dapat dijadikan acuan lebih kuat dibandingkan relasi laki-laki-alam. Maksudnya disini adalah, perempuan memiliki tradisi dan nilai-nilai tersendiri yang khas dan lebih cocok apabila diadopsi dalam perlakuan terhadap alam. Pengadopsian nilai feminin untuk sistem lingkungan hidup secara keseluruhan akan menghasilkan sebuah penghargaan tinggi, baik untuk perempuan maupun untuk alam itu sendiri.

Ekofeminisme sendiri alternatif baru yang ditawarkan pola etika ekologis. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1974 dalam buku Françoise d’Eaubonne yang berjudul Le Féminisme ou la mort (Tong 1998: 251). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada hubungan langsung antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. Sehingga, pembebasan terhadap salah satu dari keduanya tidak dapat terjadi secara terpisah dari yang lain. Kebencian terhadap perempuan secara bersamaan menyebabkan kebencian terhadap alam—keduanya terkait—dan kebencian tersebut melahirkan sebuah sistem mekanik yang mengatur dengan jelas setiap tindakan, yang mengatasnamakan kepentingan budaya—maskulin/patriarkal.

Namun, usaha yang dilakukan oleh para ekofeminis sepertinya kurang kuat menunjukkan sebuah kerangka kuat untuk mengacak-acak sebuah kesesatan berpikir patriarkal terhadap perempuan dan alam. Berangkat dari konsistensi tujuan awal para feminis ekologi, yakni melihat hubungan kuat dari seluruh elemen kehidupan, maka tidak mungkin mengerucutkan begitu saja hubungan perempuan-alam ke persoalan perempuan semata. Akan ada persoalan lain yakni dari segi wilayah hidup, sosial budaya bahkan permainan politik. Dan di ranah inilah dibutuhkan sebuah pernyataan politik perempuan ekologi, dalam permainan feminist political ecology (FPE)*.

FPE sendiri merupakan cara pandang baru dalam menganalisa keterkaitan tindakan opresif antara perempuan dan alam, yang memadukan teori ekologi politik dan teori-teori feminisme. Tujuannya adalah menghindari pengerucutan perempuan pada tataran esensial yang sama, sehingga menutup kemungkinan bagi pengalaman unik tiap perempuan. Kecenderungan untuk memukul rata semacam ini justru mematenkan usaha laki-laki—representasi budaya patriarkal—untuk menyeragamkan identitas berdasarkan sebuah indentitas tunggal maskulin. Padahal, identitas perempuan yang dibangun oleh budaya patriarkal merupakan identitas yang semu (Arivia 2003: 125). Oleh sebab itu, harus ada perspektif yang berbeda, demi membuka ruang bagi pluralitas pengalaman, baik oleh perempuan maupun alam.

Tindakan opresif yang terjadi dalam kehidupan perempuan bukan merupakan hubungan yang sederhana. Keterkaitan dengan berbagai problem seperti masalah hak milik, tubuh, pekerjaan, hasrat, bahkan keotentikan diri perempuan, membuat penyelesaian terhadap setiap masalah perempuan tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif semata. Diperlukan sebuah kejelian untuk melihat satu demi satu koherensi permasalahan, sehingga dalam konklusinya, tidak akan ada ketimpangan dan penyisaan masalah. Sama halnya dalam problem perempuan dan ekologi, maka kesungguhan hati untuk memperhatikan setiap elemen yang terkait dalam permasalah ekologi harus diperhatikan. Dan melalui FPE akan diberikan fasilitas untuk menganalisa hubungan manusia—yakni relasi kuat laki-laki dan perempuan** —termasuk  dengan alam.

Setelah berhasil membangun teori dasar, maka proyek pembongkaran ketimpangan yang dilakukan negara dalam melegitimasi kekuasaannya terhadap perempuan dan alam dapat dilakukan. Penulisan ini melihat bahwa negara dengan sangat arogan telah memberikan tempat bagi sistem patriarki—lewat para pelakunya—untuk membenarkan setiap tindakan mereka yang sarat kepentingan pribadi. Salah satunya adalah melalui persoalan penggeseran pasar tradisional yang jelas-jelas berdampak pada marjinalisasi perempuan dan alam. Dan untuk itulah diperlukan FPE sebagai pisau bedah analisa penulisan. Asumsinya adalah, FPE mampu memberikan ruang bagi pemikiran dekonstruktif dalam melihat bahwa persoalan dalam pasar tradisional juga melibatkan sebuah ketimpangan relasi kuasa. Maka dalam penulisan ini, selain memperhatikan permasalahan lewat teori ekofeminisme, akan digunakan juga pembongkaran identitas perempuan, yang akan mengembalikan perempuan sebagai subjek hukum***, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah etika baru dalam memandang dan pelaksanaan kebijakan negara.

Kematian Pasar Tradisional : Interupsi Pembangunan Negara

Masalah besar yang dihadapi oleh kota metropolitan adalah tingginya arus urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena adanya iming-iming untuk menaikkan kehidupan menjadi lebih baik. Penduduk desa yang merasa lahan pekerjaannya sudah tidak menjanjikan di daerahnya menaruh harap pada lahan di perkotaan. Mereka mendapatkan cerita dari orang-orang yang pulang dari kota, bahwa mereka mengalami kesuksesan di kota. Padahal kenyataan yang terjadi adalah mereka harus berjuang mati-matian untuk bertahan di kota besar. Hanya saja rasa gengsi mereka terlalu tinggi untuk mengakui bahwa mereka tidak benar-benar sukses. Syarat yang diberikan kota metropolitan terlalu sulit untuk mereka ikuti. Kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki tidak seimbang untuk bersaing di kota besar. Akibatnya terjadi pola kehidupan sosial yang timpang. Tingkat kejahatan meningkat di perkotaan sebagai jawaban atas ‘teknik bertahan hidup’. Inilah realitas yang seharusnya diakui negara, bahwa kemiskinan tidak dapat didiamkan begitu saja.

Kemiskinan sendiri oleh negara didefinisikan sebagai ketimpangan tingkat sosial yang sangat jauh dalam lingkungan masyarakat. Negara melihat tingkat kemiskinan dari segi material. Kelompok masyarakat yang dianggap tidak dapat mencapai angka kesejahteraan yang ditentukan oleh negara akan dianggap sebagai kelompok miskin. Inilah akibat dari pandangan ekonomi pasar yang mempengaruhi pola pikir negara. Dalam ekonomi pasar, prinsip pemanfaatan terhadap sumber daya alam adalah memaksimalkan keuntungan dan akumulasi kapital. Kepentingan alam dan kebutuhan manusia diatur lewat mekanisme pasar. Oleh sebab itu standar yang digunakan adalah standar yang terbentuk dari pasar yang sedang berlangsung. Apabila individu ataupun sebuah kelompok tidak dapat mengikuti standar tersebut, maka mereka akan tertinggal jauh dari pencapaian angka materi standar yang seharusnya mereka capai. Individu dianggap miskin karena tidak mampu membeli produk komersial dalam pasaran.

Demi mengatasi problem kemiskinan ini, negara pun membuat proyek pembangunan berkala. Dimulai dari penataan kota agar terlihat lebih rapi, hingga penguatan kebijakan penataan kota. Pemerintah menganggap bahwa dengan menata fisik kota menjadi lebih baik, diharapkan angka kemiskinan pun berkurang dan kesejahteraan rakyat dapat lebih terjamin. Terlihat adanya keegoisan negara dalam mencari keuntungan kapital. Bahkan legitimasi kekuasaan negara semacam ini dilakukan melalui pembanguan sebagai proyek ‘pemberantasan kemiskinan’ (Shiva & Maria Mies 2005: 82). Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditunjukkan melalui pembangunan budaya yang hanya menghasilkan proyek timpang dengan berbagai konsekuensi.

Kesinambungan alam dan kehidupan masyarakat terganggu. Sebenarnya kemiskinan yang muncul dalam masyarakat merupakan efek dari dominasi kultural, bukan kemiskinan yang dihitung dari materi. Maka secara kultural, kemiskinan bukan berarti minimnya materi secara nyata. Kemiskinan secara kultural merupakan efek dari perampasan kesejahteraan rakyat oleh negara. Kemiskinan kultural yang muncul dalam masyarakat perlahan memunculkan kemiskinan material secara nyata. Penderitaan yang dialami masyarakat miskin ini diabaikan oleh negara sehingga makna kehidupan hanya dilihat melalui pengalihan sumber daya menjadi produksi komoditas yang mengeksploitas alam secara maksimal. Krisis negara ini merupakan efek dari perhitungan mutlak secara kuantitatif tanpa memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Demi mempertahankan kekayaan negara, maka dihalalkan berbagai cara termasuk menggandeng pihak swasta dalam proyek pemberantasan kemiskinan tersebut.

Masuknya pihak swasta yang ingin memanfaatkan kekayaan alam serta pemanfaatannya, dinilai lambat laun akan mengikis kekuatan alam. Munculnya pasar modern dan perapian pasar tradisional yang dilakukan justru memberikan banyak kerugian karena dilakukan tanpa ada kepedulian terhadap keadaan kota dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Ketidakpedulian pihak swasta terhadap kerusakan ekologi disebabkan tujuan mereka hanya mencari keuntungan semata. Solusi pun dikeluarkan dengan membuat kebijakan pemerintah yang mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Salah satunya adalah Perpres yang bernomor 112 Tahun 2007, mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Perpres ini dikeluarkan dengan tujuan menjamin keberlangsungan hidup para pengusaha kecil, agar tidak kalah bersaing dengan munculnya pasar-pasar modern.

Munculnya pusat-pusat perbelanjaan modern cukup membuat para penjual di pasar tradisional khawatir. Mereka merasa akan dimatikan karena daya saing yang tidak berimbang. Bagaimana mungkin membandingkan pasar tradisional yang becek, dan tidak terawat, dengan pasar modern yang lebih rapi dan pasti harganya. Maka kemunculan peraturan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran pengusaha kecil dalam bersaing di ruang publik. Sayangnya, pada kenyataan yang terjadi, justru pemerintahlah yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini. Mereka mulai mematikan keberadaan pasar-pasar tradisional, dengan alasan kebersihan, kenyamanan dan perapian tata kota yang lebih baik.  Tindakan ini terlihat jelas sebagai bentuk pencarian keuntungan, karena dengan pembangunan pasar modern, maka sewa lahan akan lebih mahal, pajak yang diterima negara pun semakin besar. Para penjual hanya dijadikan komoditi ekonomi. Alasan semacam ini justru memperkuat asumsi bahwa pemerintah hanya melihat kesuksesan pembangunan dari perspektif ekonomi, dan pola pikir semacam ini justru menunjukkan arogansi penguasaan negara.

Usaha Mengembalikan Identitas Perempuan

Dalam masyarakat patriarki, perempuan adalah kelompok subaltern****. Kelompok subaltern merupakan kelompok yang tidak berdaya dan tertindas. Ketidakberdayaan perempuan bukan dikarenakan perempuan tidak memiliki kemampuan, melainkan perempuan tidak diberi kesempatan dan suara perempuan dibungkam oleh sistem sosial. Seorang perempuan, dalam masyarakat patriarkal, dikonstruksi sebagai pelengkap laki-laki. Klaim-klaim tersebut berangkat dari faktor biologis perempuan yang dihubungkan dengan faktor psikologis perempuan. Sedangkan suara perempuan dibungkam karena suara minor tersebut dianggap mengancam fondasi budaya patriarkal. Sistem sosial dalam masyarakat patriarkal memiliki pondasi yang hierarkis dan dikotomis. Dualisme pondasi masyarakat patriarkal menempatkan posisi perempuan dan laki-laki dalam hubungan kontradiktif. Ketika perempuan dipandang sebagai oposisi yang harus ditundukkan maka dibuatlah aturan-aturan yang bias gender. Aturan ini tidak bekerja dalam ruang publik melainkan tersublim dalam ruang privat. Oleh karena itu, dalam masyarakat patriarkal, perempuan diposisikan sebagai jenis kelamin kedua (Arivia 2003: 38).

Perubahan identitas individu yang bersifat plural menjadi menjadi sebuah identitas tunggal menunjukkan adanya pelegalan satu sejarah yang dibenarkan. Masyarakat diikat dalam konsep nasionalisme ‘sempit’ sehingga menutup segala ruang bagi keberagaman. Pengalaman tiap individu tidak lagi diperhitungkan karena efek dari pengikatan tersebut, hanya dibuka dua ruang yakni ruang publik dan ruang privat (domestik). Kemudian mulailah ruang-ruang tersebut dijadikan identitas terberi bagi jenis kelamin, dimana laki-laki mendapatkan tempat pada ruang publik, sedangkan perempuan selalu diarahkan pada ruang domestik. Pembagian ini jelas merugikan kedua jenis kelamin tersebut, karena hak mereka atas identitas murni dimatikan. Terlebih lagi bagi perempuan yang jelas hanya memiliki akses untuk menjalankan kegiatan domestik. Proses penyeragaman identitas ini mengatasnamakan pembangunan demi kemajuan peradaban. Proyek pembangunan peradaban yang egois ini, sama sekali tidak melihat bahwa dalam masyarakat pun memiliki keragaman pola hidup. Perbedaan bukan lagi sebagai kekayaan yang mendukung keharmonisan hidup, justru dianggap sebagai akar dari separatisme.

Usaha untuk mengembalikan identitas asli tersebut bukanlah hal yang mudah. Jaring laba-laba yang mengikat perempuan sudah sangat rumit, sehingga satu-satunya jalan adalah ‘membunuh’ laba-laba tersebut. Pola pikir yang telah terbentuk harus berani kita bongkar. Perempuan harus memotong segala pelabelan pada dirinya, dan merebut kembali identitas mereka. Sebagai perempuan, sebagai manusia. Usaha ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan semata. Seluruh elemen yang menunjang negara pun harus mau terlibat. Bahkan negara pun harus mengambil peran untuk menjamin hak perempuan dan alam atas identitasnya didapatkan kembali. Usaha terpenting yang harus dilakukan adalah mengembalikan perempuan sebagai subjek hukum dalam negara. Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya memberikan ruang yang lebih mudah bagi warganegaranya, terutama sebagai jaminan hidup dalam hukum.

Identitas yang semu tidak hanya memarjinalkan perempuan bahkan mengopresi laki-laki. Ketika identitas perempuan hanyalah aksentualisasi identitas laki-laki maka peranan perempuan direduksi dalam batas-batas tertentu. Satu-satunya jalan adalah menghilangkan pola pikir-pola pikir opresif yang telah tertanam perlahan dalam pikiran perempuan. Setelah berhasil menghilangkan sistem belenggu pikiran, maka perempuan dapat merebut kembali identitas aslinya yang tidak lagi menumpang pada identitas laki-laki. Penempelan identitas perempuan ini tidak hanya merugikan perempuan.

Kalau kita menilik lebih lanjut dari asal-usul dibuatnya hukum, kita akan melihat bahwa hukum pertama kali dibuat untuk mengatur kegiatan dalam perdagangan. Saat itu, kegiatan perdagangan hanya dilakukan oleh laki-laki, karena perempuan jelas-jelas hanya menempati ruang privat (dalam rumah). Kegiatan yang berlangsung dalam rumah, tidak dianggap sebagai bentuk interaksi masyarakat, sehingga tidak membutuhkan hukum positif. Kegiatan dalam rumah cukup diatasi secara kekeluargaan. Hukum dibuat berdasarkan pengalaman laki-laki. Seiring dengan waktu, kegiatan dalam masyarakat tidak lagi hanya didominasi oleh laki-laki karena perempuan pun mulai menempati banyak posisi dalam masyarakat. Hanya saja, kecacatan hukum yang pernah dibuat tidak diperhatikan. Akibatnya, ketika perempuan masuk dalam masyarakat ia tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum tersebut. Perempuan seakan-akan bukan bagian dari hukum itu akibat bahasa yang digunakan oleh hukum adalah bahasa patriarkhi.

Meminjam istilah dari Kate Millet, bahwa “personal is political”, sehingga dalam kasus ini permasalahan-permasalahan dalam ruang privat pun tidak dapat disepelekan. Pengalaman perempuan juga sama pentingnya dengan pengalaman laki-laki. Ketika bahasa dalam hukum sudah dapat diubah dan dapat juga dimengerti oleh perempuan, maka undang-undang tidak akan lagi bias gender, dan perempuan pun dapat diakui sebagai subjek hukum. Usaha mengembalikan posisi perempuan sebagai subjek hukum yang sah akan memudahkan pengembalian identitas perempuan secara utuh, tidak lagi sebagai identitas aksen yang selalu ditempelkan kepada laki-laki, sebagai simbol dari sistem dominasi patriarkal.

Mematahkan Arogansi Negara: Revolusi Makna Perempuan dan Alam

Identitas terberi perempuan—sebagai inferior—memiliki kesamaan dalam kaitannya dengan alam. Ini dapat dilihat melalui konteks peminggiran posisi perempuan dalam tatanan kemasyarakatan. Peminggiran yang terjadi menunjukkan bahwa perempuan dan alam terepresi oleh dominasi sistem patriarkal. Alam tereksploitasi oleh praktik-praktik kekuasaan pemerintah—yang sebagian besar dipimpin oleh laki-laki dalam tataran birokratis. Dominasi negara dilakukan melalui proyek pembangunan dan budaya sehingga menjadikan perempuan dan alam hanya sebagai penghasil. Hanya saja setelah hasil dituntut dari perempuan dan alam, tidak ada pemeliharaan sama sekali dari negara.

Hal yang tidak disadari dari eksploitasi terhadap perempuan dan alam oleh negara, yakni tidak hanya merusak lingkungan, melainkan juga merugikan masyarakat, terutama perempuan. Kerugian yang dialami perempuan tidak sekedar materi, melainkan berkaitan juga dengan faktor psikologisnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan pun semakin meningkat. Banyak perempuan kehilangan akses penghasilannya karena ia dijauhkan dari mata pencaharian sebelumnya. Akibatnya, ia kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Beban ganda yang diberikan kepada perempuan membuat keadaannya semakin terepresi karena ia harus memikirkan keadaan ekonomi keluarganya. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga pun semakin banyak, terutama dalam usaha menjadikan beban kesejahteraan keluarga pada perempuan. Kekerasan seksual pun acapkali terjadi pada perempuan. Jaminan keamanan dan kenyamanan perempuan tidak diberikan, bahkan oleh negara. Dan persoalan besar lainnya adalah berkenaan dengan kesehatan dan reproduksi perempuan.

Apabila kita mengambil contoh dari kasus penyeragaman pasar tradisional yang telah dilakukan di kota-kota besar Indonesia, maka kita akan melihat adanya beban ganda yang dimiliki perempuan. Ketidakseimbangan antara perbaikan struktur tata kota dengan penghasilan yang dimiliki masyarakat semakin menyulitkan posisi perempuan. Sebagian besar pedagang di pasar tradisional adalah perempuan. Mereka harus menghidupi keluarga, yang kemudian terhambat dengan aturan-aturan baru yang menyulitkan. Sewa tempat untuk berjualan semakin mahal dan membuat mereka harus mengikuti kenaikan harga pasaran barang jualan. Tidak hanya menyulitkan pedagang, para konsumen—yang juga kebanyakan adalah perempuan—harus berpikir keras untuk tetap dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok untuk keluarga. Padahal penghasilan yang diterima oleh suami mereka tidak mengalami peningkatan. Kecenderungan terjadi kekerasan dalam rumah tangga pun semakin tinggi, karena pada umumnya ‘suami’ tidak memperdulikan kesulitan ‘istri’ dalam mengatur keuangan. Mereka hanya tahu beres.

Pekerjaan dan pengetahuan perempuan terfokus dari penghayatan terhadap bidang domestik dan alam—sebagai akibat dari adanya beban ganda yang diberikan. Negara cenderung mengabaikan peranan penting perempuan dalam keterlibatan mengelola alam. Perempuan tidak dianggap sebagai bagian produksi, karena dianggap berada diluar dari standar penyebutan produksi. Pengabaian terhadap perempuan dan alam ini muncul karena dianggap fokus perempuan terlalu banyak sehingga dikhawatirkan tidak stabil dalam bekerja. Satu-satunya cara untuk menghentikan lingkaran setan patriarkal yang mengganggu stabilitas alam dan kehidupan perempuan adalah dengan melibatkan pengalaman minor dalam kehidupan publik. Negara harus memberi ruang bagi keanekaragaman karena basis politik baik perempuan maupun ekologi adalah perbedaan.

Pemikiran perempuan tentu memiliki perbedaan, dan tak jarang sangat bertentangan dengan pemikiran laki-laki. Tetapi dalam etikanya, perempuan memiliki kekhasannya, terutama yang tampak pada buku Carol Gilligan “In a Different Voice” (1983). Gilligan bukan saja ingin menegaskan bahwa perempuan memiliki kekhususan dalam berfilsafat, tetapi ia juga menegaskan bahwa bentuk etika yang khas intuisi perempuan adalah yang disebut sebagai etika kepedulian (ethics of care) (Suseno 2005: 236). Unsur-unsur moral yang khas perempuan adalah kepedulian pada orang lain secara konkret yang berdasarkan empati, kebaikan hati sebagai tahap sementara yang juga perlu diperlengkap dengan unsur keadilan yang berprinsip. Etika keadilan memang menguasai filsafat hingga sekarang dan etika kepedulian inilah sebagai wujud pemberontakan terhadap etika keadilan ini. Etika keadilan sendiri adalah etika dengan kata-kata kunci seperti hak, kewajiban, kontrak, fairness, timbalbalik, dan otonomi. Individu dianggap sebagai individu yang rasional dan otonom dalam memutuskan sikap dan kelakuannya, terlepas dari tatanan nilai alam, pandangan hidup dan kepercayaan-kepercayaan normatif. Etikanya cenderung dilihat sebagai peraturan dan menekankan universalisme.

Etika kepedulian sangat berlawanan dengan etika keadilan ini. Etika kepedulian bersifat kontekstual dan situasional, serta terfokus pada permasalahan konkret dan kebutuhannya. Hubungan antar individu dilihat sebagai hubungan personal dan sosial yang terkait juga di dalamnya masalah saling ketergantungan dan keterlibatan emosional. Sikap-sikap yang ditekankan adalah sikap peduli, hubungan konkret ketimbang sistem-sistem peraturan. Individu dilihat sebagai bagian dari konteks sosial tertentu, bukannya berdiri sendiri. Etika kepedulian menegaskan bahwa kemampuan untuk menunggu, kesabaran dan percaya pada orang lain serta mendengarkan merupakan kunci-kunci dalam keseluruhan dimensi moral. Sedangkan pada etika keadilan yang dipentingkan adalah masalah tindakan. Karena itu cerita-cerita perempuan merupakan pernyataan moral yang sama pentingnya dengan prinsip-prinsip moral yang abstrak. Tugas khusus etika kepedulian bukan lagi pada pengembangan teori-teori keadilan, melainkan terfokus pada pertanyaan, ‘bagaimana orang peduli mengenai kebutuhan-kebutuhan nyata orang lain. Inti dari moralitasnya bukan lagi sikap adil yang tidak berpihak, melainkan kepedulian yang justru berpihak dengan kekhasannya. Etika ini tidak hanya digunakan oleh perempuan, tetapi juga dapat digunakan oleh laki-laki. Karena dalam kenyataan, tidak ada perbedaan hitam putih antara pengalaman dan penghayatan perempuan dan laki-laki, melainkan perbedaan yang bersifat rata-rata dan kurang-lebih (Suseno 2005: 242).

Revolusi makna perempuan dan alam ini dapat dilakukan dengan mengedepankan pengalaman yang dimiliki perempuan serta alam. Problem-problem negara akan mendapatkan perspektif yang berbeda ketika pengalaman perempuan ikut mewarnai pemberian solusi. Bila selama ini hanya melihat solusi berdasarkan pengalaman laki-laki—sebagai simbol penguasa—maka dengan adanya pengalaman perempuan, akan lebih dimengerti bagaimana melestarikan kehidupan manusia dan alam dengan lebih ramah. Problem-problem seperti matinya pasar tradisional yang tergusur dengan hadirnya pasar modern atau penyeragaman bentuk pasar tradisional pun dapat dicegah. Harga sewa tidak akan menjadi mahal, karena seharusnya pemerintah memberikan subsidi bagi para penjual. Dengan kemudahan akses yang diterima para penjual, maka harga barang-barang dan bahan pokok pun tidak akan melambung tinggi sehingga mempermudah kondisi dari para konsumen. Pembangunan dengan perspektif kepedulian pada perempuan dan alam akan lebih ramah dan efek positif yang akan didapat adalah membaiknya stabilitas kehidupan bernegara.

Kesimpulan

Perempuan dan alam merupakan pasangan yang selalu mendapatkan opresi dari sistem patriarkal. Konstruksi dari perempuan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan yang sama seperti laki-laki, sehingga dianggap tidak akan mampu mengikuti alur pembangunan. Sama halnya dengan alam yang selalu dianggap tidak akan mengalami perubahan, maka ada pengambilalihan oleh budaya yang bersifat represif. Ideologi patriarki dunia memandang standar dari kehidupan adalah berdasarkan pengalaman publik laki-laki, dan hal ini yang membuat perempuan tersingkirkan. Alam dan perempuan kemudian tidak dipandang sebagai identitas yang berdiri sendiri, melainkan ditempelkan dengan budaya dan pembangunan. Keduanya mengalami eksploitasi demi keuntungan negara. Perusakan terhadap keberagaman melalui pembentukan budaya tunggal menjadi sebuah keharusan bagi sistem patriarkal.
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Padahal, persoalan-persoalan perempuan ini justru merupakan persoalan mendasar. Perempuan diposisikan sama seperti alam, yakni sebagai objek yang menunjang kelangsungan pembangunan negara. Mereka sama sekali tidak diperhitungkan sebagai bagian dari warga negara. Padahal, tanpa disadari, ancaman dan kekerasan yang dialami perempuan justru memperkuat ketidakstabilan sosial dan politik. Ketika perempuan sama sekali tidak memiliki hak atas diri dan kehidupannya, secara tidak langsung negara telah melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Marginalisasi identitas perempuan dan alam merupakan bentuk penegasian negara terhadap kesejahteraan warganya. Dengan demikian, pembangunan negara merupakan legitimasi dari kekuasaan yang ter-kamuflase-kan.

Kemudian kalau kita tarik permasalahan hukum ini ke permasalahan pasar tradisional dan dampaknya pada perempuan Indonesia, maka kita melihat bahwa hukum di indonesia jelas-jelas tidak berpihak sama sekali pada perempuan. Justru perempuan dijadikan objek hukum. Perempuan Indonesia tidak memiliki hak atas kehidupannya di ruang publik terutama dalam kehidupan ekonominya. Kebijakan-kebijakan semacam itu membuat kondisi perempuan semakin sulit untuk ikut dalam kegiatan masyarakat. Ketika ingin melawan, ada kesulitan dalam mengerti bahasa hukum yang telah dibuat, karena ia tidak dianggap sebagai subjek hukum, melainkan sebagai objek hukum. Agar permasalahan ini tidak berlanjut dan semakin merendahkan posisi perempuan, harus dipikirkan cara agar perempuan ikut serta dalam pembuatan undang-undang. Dalam keikutsertaannya ini, juga bukan sekedar sebagai pemanis dalam ruangan, melainkan harus ikut mengubah bahasa hukum yang selama ini digunakan dalam kehidupan publik.

Arogansi yang timbul dari para pemenang sejarah membungkam suara-suara yang mewakili alam semesta. Tindakan-tindakan yang bersifat pemeliharaan—yang dilabelkan kepada perempuan—menjadi terlupakan karena yang ada hanya eksploitasi. Sumber daya alam digunakan semaksimal mungkin untuk kelangsungan hidup manusia, tanpa memikirkan proses panjang yang dilalui alam untuk menghasilkan sesuatu. Akibatnya, kelangkaan sumber daya alam mulai terlihat. Padahal, kerusakan mata rantai organik pada alam secara tidak langsung turut merusak mata rantai kehidupan dalam masyarakat. Peletakkan alam pada sisi objek ternyata berimplikasi pada posisi perempuan sebagai bagian dari manusia. Perempuan pun hanya menempati ruang ‘pengobjekan’ dan diberikan kewajiban-kewajiban untuk memelihara kelangsungan hidup peradaban. Baik perempuan maupun alam terkonstruksi perannya demi kepuasan ego patriarkal. Identitas mereka terenggut, bahkan lebih mengenaskan, perempuan dan alam harus menerima identitas baru yang terberi, tanpa ada kesempatan untuk mengenali diri mereka sendiri. Identitas plural termatikan, tergantikan maskulinitas negara.

Dengan demikian, dapat dihasilkan sebuah pernyataan baru dalam politik ekologi perempuan, bahwa hanya dengan memberi ruang bagi pengalaman perempuan dan alam, maka akan mengembalikan posisi perempuan pada tempat yang seharusnya mereka tempati. Alam pun takkan mengalami kerusakan yang dilakukan oleh sebuah sistem budaya represif. Sistem ekonomi kapitalis patriarkal akan dapat dihentikan, dan terganti oleh sebuah sistem yang lebih ramah pada perempuan dan alam. Namun, hal tersebut takkan mungkin terwujud tanpa ada kerjasama dari seluruh elemen pembentuk negara. Oleh sebab itu, peran aktif dan kesinambungan antara perempuan dan alam dibutuhkan demi keberlangsungan hidup negara.

*Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan disebut sebagai ekologi politik feminis. Tetapi dalam penulisan ini, untuk selanjutnya akan digunakan singkatan FPE untuk menjaga konsistensi penulisan.
**Relasi timpang antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah pokok dalam setiap tindakan opresif yang dialami perempuan. Maka dalam pembahasan problem perempuan dan ekologi, problem relasi tidak dapat dilupakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendominasian terhadap segala sesuatu hanya akan menghasilkan pola pikir egois dan arogan. Inilah yang telah dilakukan oleh para pelaku patriarki.
***Mengingat dasar represif perempuan berasal dari identitasnya, sehingga perlu ada pengembalian identitas sebelum mengembalikan perempuan untuk bermain dalam tataran sosial. Perlu disadari bahwa persoalan gender akan terjadi di setiap ruang kehidupan, dan tidak terlepas dari problem sosial-kehidupan.
****Efeknya sangat mengganggu stabilitas kehidupan perempuan, terutama untuk bergerak di ruang publik.

Daftar Bacaan
Al-Fayyadhl, Mohammad. 2005. Derrida. Yogyakarta: LkiS.
Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Shiva, Vandana & Maria Mies. Terj. 2005. Ecofeminism. Yogyakarta: IRE Press.
Suseno, Franz Magnis. 2005. Pijar-Pijar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought. Australia: Westview Press.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s